Pembinaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Unknown

Penghijauan

Tuesday, 28 April 2015

Belum ada komentar

#Pembinaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Semasa pra Repelita penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam belum dilakukan secara konsepsional dan sistematis. Peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya Undang-undang Gangguan, hanya sekedar memenuhi kebutuhan ter­batas dan bersifat sektoral. Dengan demikian kemampuan dalam menangani masalah lingkungan dalam masa itu jelas belum mema‑ dai. 

Dalam Repelita I mulai dirintis ikhtiar penanganan ling­kungan hidup secara lebih konsepsional dan lebih mantap. Da-lam masa itu pelestarian sumber alam dan lingkungan hidup me­rupakan bagian dari kegiatan sektoral yang dititikberatkan pada upaya peningkatan produksi. Masalah pencemaran lingkung­an merupakan masalah sektoral. Kegiatan-kegiatan nyata dalam upaya pembinaan sumber alam dan lingkungan hidup tersebut se-cara nasional dan regional belum tampak jelas. 

Dalam Repelita II langkah-langkah pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup yang diutamakan meliputi : (1) pengelola­an lingkungan pemukiman manusia, (2) pengelolaan lingkungan hidup pertanian, (3) pengelolaan lingkungan hidup pertambang­an dan industri, dan (4) kegiatan-kegiatan penunjang dalam pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup. Dalam Repelita II ditempuh kebijaksanaan yang mengusahakan agar : (1) sumber alam Indonesia digunakan secara rasional, (2) pemanfaatan sum­ber alam diusahakan tidak merusak tata lingkungan hidup manu­sia, (3) pemanfaatan sumber alam dan lingkungan hidup dilaku­kan dengan kebijaksanaan menyeluruh dan dengan lebih memper­hitungkan kemungkinan pemanfaatannya oleh generasi mendatang. 

Sehubungan dengan kebijaksanaan tersebut, dalam langkah­langkah pembangunan yang dilaksanakan selalu diusahakan ada nya : (a) perlindungan dan pengembangan flora dan fauna yang hampir musnah, (b) pemanfaatan sumber alam yang dapat pilih dilaksanakan dengan cara yang dapat menjamin kelangsungan ke­lestariannya, (c) perlindungan atas plasma nutfah di hutan-hu­tan dan di luar kawasan konservasi, (d) pemanfaatan sumber alam yang tidak dapat pulih secara bijaksana tanpa menimbul­kan pencemaran lingkungan, (e) usaha agar kebijaksanaan dite­rapkan secara terpadu dan saling menunjang, (f) pemanfaatan sumber alam dengan memperhitungkan segi-segi pembangunan dae­rah agar dapat saling mendorong perkembangan dan pertumbuhan masing-masing daerah. Beberapa peraturan yang bersifat sekto­ral dalam periode tersebut telah pula dikembangkan. 

Pembinaan pemukiman di perkotaan dilakukan melalui: (a) perbaikan kampung dan rumah murah yang diprioritaskan kepada golongan berpenghasilan rendah, (b) peningkatan fasilitas pe­layanan umum kota, seperti kesehatan lingkungan (air minum, saluran air kotor, pembuangan sampah dsb), dan fasilitas pe­layanan sosial (sekolah, poliklinik, listrik dab), (c) pence­gahan pencemaran udara dan air, (d) pengaturan jaringan pe­ngangkutan di kota dengan cara yang lebih baik untuk mengim­bangi bertambahnya kendaraan bermotor dan makin padatnya lalu lintas, (e) pengaturan tataguna tanah agar fungsi kota dapat berjalan sebagaimana mestinya melalui perencanaan tata kota, (f) pembinaan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pen­tingnya lingkungan pemukiman yang baik. 

Pembinaan pemukiman di daerah pedesaan dititikberatkan pada pemberian dorongan kepada penduduk agar mereka berusaha memperbaiki kondisi perumahan desa dan membina kesehatan ling‑ kungan desa. Usaha ini dikaitkan dengan program pembinaan ma­syarakat desa. 

Dalam Repelita III penanganan masalah lingkungan hidup telah semakin mapan dan konsepsional, yang meliputi upaya pe­ngelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan : (1) kepen­dudukan dan pemukiman, (2) pembangunan pertanian, 3) indus­tri, pertambangan dan onergi, 4) pemilikan dan penguasaan ta­nah, tataguna tanah, tataguna air, tataguna ruang, (5) pem­bangunan prasarana, (6) pemanfaatan wilayah pesisir dan laut-an (7) pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (8) pembinaan hukum dan aparatur. 

Salah satu langkah yang strategis yang telah diambil da-lam pelaksanaan Repelita III adalah diterbitkannya Undang-un­dang no. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang itu meru­pakan landasan hukum bagi berbagai ketentuan dan peraturan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Di samping itu institusi pengelolaan lingkungan hidup di daerah-daerah telah dimantap­kan dengan dilaksanakannya pembentukan dan pengembangan Pusat Studi Lingkungan hidup di beberapa perguruan tinggi dan Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup di daerah Tingkat I. Dalam Repelita III juga telah diterapkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dalam perencanaan dan pembangunan fisik proyek, terutama untuk proyek-proyek yang mempunyai potensi menimbulkan masalah lingkungan hidup. Di masa itu kesadaran masyarakat untuk memahami dan menjaga kelestarian lingkungan hidup telah menunjukkan kemajuan-kemajuan yang menggembira­kan. Lembaga Swadaya Masyarakat (ISM) pencinta dan pemelihara lingkungan hidup, yang merupakan wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam lingkungan, telah semakin berkembang. 

Dalam Repelita III arahan yang harus ditempuh dalam peman­faatan sumber alam dan lingkungan hidup digariskan sebagai berikut : (1) dayaguna dan hasilguna yang dikehendaki harus dilihat dalam batas-batas yang optimal sehubungan dengan ke­lestarian sumber alam yang mungkin tercapai, (2) tidak mengu­rangi kemampuan dan kelestarian sumber alam lain yang berkait­an dalam suatu ekosistem, (3) memberikan kemungkinan untuk mengadakan pilihan penggunaan dalam pembangunan dimasa depan. 

Dalam Repelita IV pembinaan pemukiman di perkotaan tetap dilaksanakan dalam bentuk peningkatan dan perbaikan fasilitas pelayanan umum kota. Perbaikan kampung dan perumahan murah yang diprioritaskan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah terus dikembangkan. Dalam usaha itu pengembangan swa­kelola masyarakat makin ditekankan. Pencegahan pencemaran lingkungan udara dan air terus dikembangkan disertai dengan pendidikan dan penyuluhan untuk membangkitkan penyertaan ak­tif masyarakat. Selain itu pengaturan tata ruang dan tataguna tanah perkotaan juga terus ditingkatkan. 

Pembinaan pemukiman di pedesaan dilanjutkan dengan usaha­usaha yang diarahkan untuk meningkatkan peranserta masyara­kat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Adat kebiasa­an masyarakat desa yang mendukung kelestarian lingkungan te­rus dikembangkan. Di samping itu pengembangan tata ruang pe­desaan juga dilanjutkan. 

Dalam rangka menanggulangi pencemaran laut, dewasa ini sedang dikembangkan sistem penanggulangan darurat pencemaran laut yang merupakan paduan antara usaha-usaha di berbagai sek­tor, seperti perhubungan laut, pertambangan, pertahanan dan keamanan. Khusus dalam penanggulangan pencemaran minyak di lautan, sedang diusahakan agar para pengusaha di bidang yang bersangkutan mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pen­cemaran, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama­- sama. 

Undang-undang Lingkungan Hidup no. 4 Tahun 1982 telah di­jabarkan dalam peraturan perundang-undangan, baik tingkat na­sional maupun daerah. Dalam penjabaran tersebut diperhatikan keterpaduan dalam pelaksanaannya, baik secara sektoral, anta­ra pusat dan daerah, maupun antara satu daerah dan daerah la­innya. Prioritas telah diberikan kepada peraturan tentang ta­ta ruang, tata guna sumber alam, penetapan baku mutu lingku­ngan dan baku mutu buangan limbah, prosedure Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), pengaturan pembuangan bahan beracun dan berbahaya, pengaturan penggunaan laut sebagai tempat buangan, pengembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kepada pe­raturan tentang tatalaksana lingkungan. 

Penerangan melalui media massa, upaya motivasi dan berba­gai cara penyuluhan telah dan terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah pelestari­an sumber alam dan lingkungan hidup. Demikian pula penyuluhan di bidang perundang-undangan lingkungan hidup lebih ditingkat­kan, baik bagi alat-alat penegak hukum maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

Pengembangan usaha motivasi masyarakat untuk berperan ser-ta dalam usaha peningkatan mutu lingkungan hidup diteruskan, demikian pula pengembangan usaha-usaha swadaya yang dilakukan masyarakat di berbagai bidang pembinaan lingkungan hidup. 

Kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah daerah dengan sat Studi Lingkungan (PSL) dan lembaga-lembaga swadaya ma-syarakat terus ditingkatkan. 

#Pengembangan Meteorologi dan Geofisika 

Dalam rangka penyediaan dan penyajian jasa, kegiatan uta­- ma dalam bidang Meteorologi dan Geofisika adalah mengamati, mengumpulkan dan mengelola gejala-gejala Meteorologi dan Geo- fisika secara terus menerus dan sistematis. Di samping itu dilakukan pula analisa dan ramalan data yang diperoleh, dan disajikan informasi tentang sifat-sifat cuaca, iklim dan geo­fisika, serta segala yang terjadi di atmosfer, kepada para pemakai jasa di berbagai bidang pembangunan. 

Sebelum Repelita I, sebagian besar stasiun-stasiun meteo-rologi penerbangan masih sangat kekurangan fasilitas opera­sional termasuk gedung, perhubungan radio, dan sebagainya. Pengamatan dilakukan hanya pada siang hari saja, padahal se­harusnya 24 jam penuh. 

Selama Repelita I, kegiatan pengembangan meteorologi dan geofisika meliputi pengembangan meteorologi penerbangan, me­teorologi pertanian dan maritim serta geofisika. Karena pem­bangunan dititik beratkan pada peningkatan produksi pangan, maka usaha untuk mengadakan data cuaca untuk pertanian diprio­ritaskan dengan cara penyempurnaan stasiun meteo pertanian. Pengamatan meteorologi di laut untuk keperluan pelayaran di­lakukan dengan perantaraan kapal-kapal niaga yang dikoordinir oleh stasiun-stasiun maritim. Kebijaksanaan pembangunan yang ditempuh dalam bidang meteorologi dan geofisika adalah dengan secara bertahap melakukan perbaikan fasilitas fisik yang di-perlukan. 

Kemampuan prasarana dan sarana meteorologi dan geofisika selama Repelita II terus ditingkatkan sehingga pelayanan yang disajikan makin dapat menunjang sektor pembangunan yang memer-lukan, baik dalam pengertian kualitatif maupun kuantitatif. 

Untuk menunjang stasiun-stasiun meteo pertanian, dikem­bangkan stasiun iklim, stasiun penguapan dan stasiun hujan dengan kemampuan yang cukup memadai di seluruh Indonesia. Da-lam pada itu rehabilitasi stasiun-stasiun lama dan pembangun­an stasiun baru yang merupakan "jaringan dasar" dilaksanakan. Di samping itu kemampuan operasional stasiun-stasiun yang ada ditingkatkan sehingga dapat beroperasi 24 jam penuh per hari­nya.

Langkah-langkah pembangunan dalam bidang Meteorologi dan Geofisika selama Repelita III meliputi upaya: (1) memperba­nyak jaringan stasiun agar makin sesuai dengan kebutuhan, (2) meningkatkan kemampuan peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi, (3) mendapatkan metode ramalan yang lebih akurat, (4) meningkatkan sistem penyampaian informasi meteorologi dan geofisika kepada masyarakat pemakai jasa dengan cara yang le­bih cepat dengan jangkauan yang lebih luas, dan (5) meningkat­kan keterampilan pegawai melalui latihan dan pendidikan di dalam dan di luar negeri.

Selain melanjutkan kebijaksanaan dalam Repelita III, lang­kah-langkah yang ditempuh dalam pembangunan meteorologi dan geofisika dalam Repelita IV adalah : (1) meningkatkan jam ope­rasi stasiun menjadi 24 jam penuh per hari, dan (2) meningkat­kan kerjasama regional dan internasional di bidang meteorolo­gi dan geofisika.

#Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam Repelita IV inventarisasi dan evaluasi sumber alam dan lingkungan hidup dijadikan satu program tersendiri. Ke­giatan-kegiatan yang tercakup dalam program ini telah dilak­sanakan sejak Repelita I, bahkan beberapa kegiatannya yang tersebar di beberapa sektor dan program telah dilakukan sejak sebelum Repelita I.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program ini adalah: (1) pemetaan dasar wilayah darat dan wilayah laut, (2) pemeta­an geologi dan hidrogeologi, (3) pemetaan agroekologi, (4) pemetaan vegetasi dan kawasan hutan, (5) pemetaan kemampuan tanah, (6) penatagunaan sumber daya alam seperti hutan, tanah dan air, (7) inventarisasi dan pemetaan tipe ekosistem dan (8) kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan teknologi.